BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, 09 September 2026

 


Medan | Bandar Meriah News -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera untuk menyatukan kekuatan dan gagasan dalam mendorong kemajuan Pulau Sumatera.


Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang digelar di Medan, Sumut. Bobby yang bertindak sebagai moderator atau chair pada pertemuan setingkat gubernur dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, turut mengundang para gubernur se-Sumatera untuk berbagi ide dan berdiskusi mengenai pembangunan serta kemajuan Pulau Sumatera.


"Tadi kita mendengar masukan dari rekan-rekan gubernur, ide-ide di antaranya untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, kota, karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa saling mengisi," kata Tito usai rapat koordinasi gubernur se-Sumatera dalam rangkaian IMT-GT di Hotel JW Marriott, Medan, Rabu (09/09/2026).


Dalam rapat koordinasi tersebut, para gubernur menyampaikan berbagai usulan dan konsep pembangunan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antardaerah. Pemerintah pusat, menurut Tito, memberikan dukungan positif terhadap berbagai gagasan tersebut.


“Ada ide untuk membuat semacam konsep pembangunan terintegrasi kawasan khusus, kawasan atau region Sumatera. Nggak masalah, nanti dalam rangka untuk konsep besar ya, tentang konektivitas, pembangunan ekonomi, tentang pembangunan di bidang misalnya pangan, energi, dan lain-lain. Dan ini menurut pemikiran dari pemerintah pusat, tentu pemerintah pusat mendukung konsep-konsep yang positif, yang bersifat saling mendukung satu sama lain, dalam kerangka NKRI,” kata Tito.


Menurut Tito, Pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ia menyebutkan, sekitar 22 persen populasi Indonesia berada di Pulau Sumatera.


Selain itu, posisi geostrategis Sumatera yang berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka, termasuk gugusan kepulauan di sisi barat Sumatera, dinilai memiliki potensi besar untuk menjadikan pelabuhan-pelabuhan di kawasan tersebut sebagai hub yang terhubung langsung dengan berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Afrika.


"Kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan, Sumatera ini di samping bermanfaat bagi Sumatera sendiri, juga akan mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional," pungkas Tito.(torong)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share



Binjai | Bandar Meriah News - Polres Binjai terus menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), petugas berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Binjai.

Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial ER (31) dan JSP (33). Keduanya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda.

Pelaku ER (31) diamankan di Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis (3/9/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Sementara itu, pelaku JSP (33) ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, pada Jumat (04/09/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 3,941 gram, satu buah kotak rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sabu, dua unit telepon seluler, satu buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, satu buah dompet warna cokelat, dua buah plastik klip, serta satu unit timbangan elektrik.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polres Binjai dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Polres Binjai tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran gelap narkoba. Kami akan terus melakukan penindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” tegas AKP Ismail Pane.

Saat ini, kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Binjai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., juga mengimbau seluruh masyarakat agar terus berperan aktif dalam membantu upaya pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak Kepolisian melalui Call Center Polri 110.

“Peran serta masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Polres Binjai tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Binjai demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat,” tegas Kapolres Binjai.(Humasresbinjai/torong/Rabu/09/09/2026)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Medan | Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mendukung penuh upaya Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M dalam menangani masalah banjir yang kerap terjadi di seputar Pintu Tol Bandar Selamat, Jalan Letda Sudjono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bobby Nasution turun langsung ke lokasi rawan banjir tersebut didampingi H. Zulkarnaen dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap beserta pihak-pihak terkait pada Selasa (09/09/2026).

"Kemarin Pak Gubernur bersedia meninjau langsung lokasi banjir di depan Pintu Tol Bandar Selamat. Alhamdulilah, upaya yang kita perjuangkan selama ini dalam mengatasi masalah banjir di Jalan Letda Sudjono mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Utara," ucap Zulkarnaen kepada Wartawan, Rabu (09/09/2026).

Dikatakan politisi Partai Gerindra itu, pada peninjauan tersebut Bobby Nasution meminta semua pihak, mulai dari Pemko Medan hingga Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut dan pihak-pihak terkait untuk segera bekerjasama menuntaskan masalah banjir di Jalan Letda Sudjono.

"Jadi kemarin sudah langsung ditegaskan Pak Gubernur kalau masalah ini harus segera ditangani oleh Pemko Medan dan pihak terkait dengan dukungan dari Pemprov Sumut," ujarnya.

Dijelaskan Zulkarnaen, hingga saat ini Pemko Medan belum juga melakukan pembebasan lahan pembangunan kolam retensi yang akan digunakan untuk menampung debit air yang akan dialirkan dari kawasan depan Pintu Tol Bandar Selamat.

"Berbagai alasan disampaikan oleh Pemko Medan sehingga pembebasan lahan tersebut belum juga dilakukan sampai saat ini, padahal anggarannya sudah kita siapkan di R-APBD tahun ini. Perlu diketahui, saya sudah mendorong Pemko Medan untuk menuntaskan masalah ini sejak awal tahun (2025) lalu, tetapi memang progresnya berjalan dengan sangat lambat," katanya.

Berkat Dorongan Gubernur Sumatera Utara, sambung Zulkarnaen, Pemko Medan memastikan akan segera melakukan pembebasan lahan kolam retensi yang dimaksud pada tahun ini juga. Selanjutnya, pembangunan kolam retensi tersebut akan langsung dibangun di awal tahun 2027.

"Pembangunan kolam retensi tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan drainase sepanjang 1,7 km dari Jalan Letda Sudjono di depan Pintu Tol Bandar Selamat hingga lokasi kolam retensi yang dimaksud," ungkapnya.

Zulkarnaen menegaskan, masalah banjir di depan Pintu Tol Bandar Selamat sudah sangat lama dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, banjir yang terjadi bukan hanya merugikan masyarakat di sekitar kawasan tersebut, tetapi juga menimbulkan aksi kriminalitas yang kerap meresahkan pengguna jalan.

"Pemko Medan melalui Dinas Perkim (PKPCKTR) harus segera melakukan pembebasan lahan. Selanjutnya, Dinas SDABMBK harus segera melakukan pembangunan kolam retensi. Sementara untuk pembangunan drainase yang akan mengalirkan air ke kolam retensi, sebahagian besar akan dilakukan BBPJN, dan sebahagian lagi akan dibangun oleh Pemko Medan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubsu Bobby Nasution, memastikan penanganan banjir di Jalan Letda Sudjono, Kota Medan akan dianggarkan dan dikerjakan pada awal 2027.

Penanganan banjir akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Pemko Medan dan Kementerian PU dengan dukungan Pemprov Sumut. Kepastian itu disampaikan Bobby saat meninjau kawasan Jalan Letda Sujono yang kembali menjadi titik rawan genangan, Selasa (08/09/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bobby berdiskusi dengan Wakil Wali Kota 

Zakiyuddin Harahap, Wakil Wali Kota Medan Zulkarnaen dan pihak Balai Jalan Kementerian PU di bawah jalur Tol Belmera. Bobby mengatakan, Jalan Letda Sujono merupakan jalan nasional sekaligus salah satu akses penting menuju Kota Medan dari berbagai daerah melalui Gerbang Tol Belmera. Karena itu, penanganan banjir di kawasan tersebut membutuhkan pembagian tugas antar lembaga.

“Ini kan ada jalan nasional, karenanya ada pihak Kementerian PU yang ikut. Jadi untuk ini ada pembagian tugas, di mana jalur drainase itu ranahnya Balai Jalan, dan nanti di ujung akan dibangun kolam retensi di bibir sungai,” ujar Bobby.

Menurutnya, pembangunan sistem drainase dan kolam retensi akan mencakup sekitar 1,7 kilometer dari titik jalan yang selama ini terdampak banjir. Bobby memastikan, pembangunan kolam retensi dapat dikebut setelah Pemko Medan melakukan proses pembebasan lahan milik warga.

Pemko Medan sendiri disebut telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan pada tahun ini. “Kami tadi hanya meyakinkan saja, kalau memang dari Pemko Medan belum menganggarkan, biar dari Pemprov. Tetapi dari Pemko menyanggupi (anggarannya). Maka kami minta prosesnya dipercepat, karena desainnya sudah ada,” katanya.

Bobby menargetkan seluruh persiapan tersebut, termasuk pembebasan lahan dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan fisik penanganan banjir bisa dimulai pada awal 2027.(torong/fit)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Medan | Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya penguatan ekonomi negara-negara anggota Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32. Menurutnya, penguatan ekonomi kawasan akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.


Dalam pertemuan Chief Ministers’ and Governors’ Forum (CMGF), masing-masing negara menyampaikan masukan, ide, dan gagasan untuk pengembangan program IMT-GT ke depan. Sumut turut memaparkan berbagai potensi yang dimiliki, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, pelabuhan, kawasan industri, pertanian, serta berbagai potensi ekonomi lainnya.


“Banyak poin yang kita bahas, ekonomi, akademi, lingkungan dan lainnya, salah satu yang banyak kita bahas adalah ekonomi, di mana kita semua sepakat untuk saling menguatkan dan tetap menjaga lingkungan lewat green dan blue ekonomi,” kata Bobby Nasution usai acara di Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan, Rabu (09/09/2026).


Bobby Nasution mengatakan, dalam memperkuat perekonomian anggota IMT-GT, ketiga negara harus memiliki platform yang baik. Dengan demikian, berbagai program, ide, dan inovasi yang disepakati dapat diimplementasikan sehingga memberikan hasil positif bagi pembangunan kawasan.


“Kita butuh dari sekedar rencana, kita butuh platform untuk mewujudkan gagasan menjadi program nyata yang bisa memberikan dampak langsung untuk kawasan ini,” kata Bobby Nasution.


Pimpinan delegasi Malaysia untuk CMGF, Abu Bakar Hamzah, memberikan dukungan terhadap upaya penguatan perekonomian ketiga negara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam IMT-GT. Menurutnya, penguatan ekonomi kawasan akan turut memperkuat ketahanan kawasan di tengah dinamika global saat ini.


“Kami mendukung program-program yang telah dipresentasikan masing-masing perwakilan, kita setuju penguatan ekonomi menjadi hal yang penting untuk kita bangun bersama,” kata Abu Bakar Hamzah.


Senada dengan Abu Bakar, pimpinan delegasi Thailand Songklod Sawangowng juga mendukung berbagai gagasan untuk memperkuat kerja sama kawasan IMT-GT.


“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan memberikan bentuknya dari apa yang akan kita sepakati nantinya,” kata Songklod.


Pertemuan CMGF IMT-GT tersebut dihadiri Gubernur se-Sumatera, delapan negara bagian Malaysia, dan 14 provinsi di wilayah Selatan Thailand. Hadir pula delegasi dari ketiga negara, perwakilan ASEAN, Kementerian Dalam Negeri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut.(torong)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Padang Lawas Utara| Bandar Meriah News - Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., memimpin pemeriksaan kendaraan dinas yang digunakan oleh personel Polres Padang Lawas Utara, Rabu (09/09/2026).


Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polres Padang Lawas Utara tersebut turut didampingi Wakapolres Padang Lawas Utara, Kabag Log Polres Padang Lawas Utara, serta Kasi Propam Polres Padang Lawas Utara.


Pemeriksaan meliputi kendaraan dinas roda dua, roda empat, dan roda enam. Adapun aspek yang diperiksa antara lain kondisi kendaraan, kelengkapan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kaca spion, serta dokumen kendaraan.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Padang Lawas Utara menekankan kepada seluruh personel agar kendaraan dinas yang digunakan dalam pelaksanaan tugas selalu memenuhi kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan. Personel juga diminta untuk merawat dan menjaga kondisi kendaraan agar tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan.


Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh kendaraan dinas dalam kondisi layak, lengkap, dan siap digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta kegiatan operasional kepolisian.


Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.(Humas Polres Padang Lawas Utara/torong)HUMAS POLRI OBJEKTIF, DIPERCAYA, DAN PARTISIPASI



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, 08 September 2026

 



Medan | Bandar Meriah News -  Komisi II DPRD Medan dorong Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menggratiskan ongkos pelajar naik angkutan umum di Kota Medan. Dengan menggratiskan ongkos pelajar dinilai sebagai upaya bentuk dukungan peningkatan mutu pendidikan dengan membantu keluarga prasejahtera.  

"Disdik supaya segera berkordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk menggratiskan ongkos pelajar di Kota Medan," pinta anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah saat rapat evaluasi triwulan bersama Dinas Pendidikan di ruang komisi II gedung dewan, Senin (07/09/2026).

Untuk saat ini sebagai langkah awal kata Afif, 72 unit bus listrik yang beroperasi di Kota Medan supaya menggratiskan ongkos pelajar. "Terutama trayek bus listrik ke Belawan daerah Medan Utara. Sangat dibutuhkan subsidi ongkos pelajar, karena mayoritas warga di sana adalah prasejahtera," sebut Afif Abdillah.

Usulan Afif Abdillah sangat beralasan, sebab 72 unit bus listrik saat ini biaya operasionalnya disubsidi APBD Pemko Medan sekitar Rp 91 Miliar setiap tahunnya. "Kenapa ini tidak dimanfaatkan. Sementara bus listrik beroperasi selalu kosong penumpang tidak diminati warga.," saran Afif.

Sama halnya dengan anggota komisi lainnya DR Lily MBA, menyampaikan kiranya Disdik Medan segera menyikapi usulan untuk bantuan bagi siswa miskin dapat juga melalui ongkos gratis. 

Terkait hal itu, Lily MBA minta Pemko Medan melalui OPD terkait seperti Dishub, Disdik dan bagian tim anggaran keuangan Pemko Medan dapat mensiasati alokasi anggaran untik subsidi bantuan ongkos pelajar.

"Untuk saat ini Pemko Medan diminta dapat merealisasikan ongkos gratis naik bus listrik. Dan kelanjutannya agar berkordinasi dengan pihak Organda soal teknis pelaksanaan subsidi bantuan ongkos gratis bagi pelajar," tandasnya.

Usulan terkait ongkos gratis bagi pelajar dikuatkan lagi oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Modesta Marpaung SKM SKeb yang saaat itu juga selaku pimpinan rapat. 

Menurut Modesta Marpaung, usulan komisi II patut disikapi dan kiranya dapat direalisasikan. "Banyak para orang tua saat ini mengeluhkan biaya ongkos anaknya pergi ke sekolah. Untuk itu sangat pantas jika keluhan itu disikapi Pemko Medan," harapnya.

Sementara itu, menyikapi usulan dewan, Kepala Dinas Pendidilan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution, S.STP., M.AP didampingi para stafnya yang hadir saat rapat  mengatakan, pihaknya akan segera berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan.

"Usulan yang bagus, ini akan kami kodinasikan kepada Dinas Perhubungan Medan," ujar Barli. (fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, 07 September 2026



Langkat | Bandar Meriah News - Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Tim Unit Kecil Lengkap (UKL) Polres Langkat melaksanakan patroli malam guna mengantisipasi aksi balap liar, Premanisme serta penggunaan knalpot brong yang meresahkan masyarakat, Senin (07/09/2026) malam.


Patroli dipimpin oleh IPDA Tikko S.H, M.M, bersama personel Polres Langkat dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas di wilayah Kecamatan Stabat. Adapun lokasi patroli meliputi Jalan Proklamasi Simpang TPA, Jalan Proklamasi Pintu Tol Kwala Bingai (Fly Over), hingga kawasan SPBU Perdamaian.


Dalam pelaksanaannya, personel UKL melakukan pemantauan, pemeriksaan kendaraan, serta memberikan imbauan secara humanis kepada para pengendara agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis maupun melakukan aksi balap liar yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.


Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K. melalui PS. Kasi Humas IPTU M. R. Siregar, menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam akhir pekan yang rawan terjadinya gangguan kamtibmas.


“Patroli ini dilakukan sebagai upaya mencegah aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong yang sering dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan kebisingan serta berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” ujar IPTU M. R. Siregar.


Selain melakukan patroli, petugas juga mengedukasi para pengendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan menjaga ketertiban umum. 


Masyarakat pun diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian Dengan Layanan Call Center 110 Polres Langkat, apabila menemukan adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.


Dengan adanya kegiatan patroli rutin tersebut, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat tetap aman, tertib, dan kondusif.


Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda Ksatria, yang diinisiasi oleh Kapolres Langkat dengan semangat “Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.”


Melalui semangat “Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai,” Polres Langkat terus berkomitmen menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


Langkat | Bandar Meriah News - Personel Polsek Padang Tualang, Polres Langkat, Polda Sumatera Utara, bergerak cepat melakukan pengaturan lalu lintas di tengah kondisi banjir yang menggenangi ruas Jalan Lintas Sumorbor menuju Tanjung Selamat, Dusun Sumorbor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Senin (07/09/2026).


Piket Pawas Polsek Padang Tualang, Ipda M. Arifin Siregar, S.H., bersama Aipda JH. Togatorop dan Bripka Yogi Sugawa, Personel melakukan pengaturan arus kendaraan dengan sistem buka-tutup untuk mengantisipasi kepadatan serta memastikan pengguna jalan tetap dapat melintas dengan aman di tengah genangan air.


Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat Polri terhadap kondisi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di kawasan terdampak banjir.


“Personel terus melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas agar kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan tertib,” ujar Ipda M. Arifin Siregar.


Berkat pengaturan yang dilakukan personel, arus lalu lintas di jalur tersebut hingga saat ini dapat berjalan lancar. Situasi di sekitar lokasi banjir juga terpantau aman dan kondusif.


Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H.Tambunan, S.E., S.I.K. Melalui Kapolsek Padang Tualang IPTU M. Yassir Parinduri, M.H. mengimbau masyarakat yang melintas agar tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan kendaraan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.


Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas warga tetap berjalan meski sejumlah ruas jalan terdampak banjir.


Polres Langkat juga terus mendorong jajaran di lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas maupun kondisi darurat, termasuk bencana banjir, sebagai wujud pelayanan Polri yang presisi, responsif, dan humanis.


Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda Ksatria, yang diinisiasi oleh Kapolres Langkat dengan semangat “Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.”


Melalui semangat “Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai,” Polres Langkat terus berkomitmen menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 

 


Medan | Bandar Meriah  News - Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung menyebut mendukung perubahan Perda No 5 Tahun 2015. Secara tegas Fraksi Gerindra mengkritik Pemko Medan jangan hanya sibuk membagikan bantuan, tetapi lupa menciptakan lapangan kerja sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

Kritik itu disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung  dalam pandangan umum Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan di rapat paripurna internal gedung dewan, Senin (07/09/2026)

Menurut Dame Duma Sari Hutagalung, bantuan memang diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan. “Tetapi bantuan harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menjadi tujuan akhir. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir,” ujarnya.

Disebutkan Dame Duma, pada prinsipnya, Fraksi Partai Gerindra menyambut baik hak inisiatif DPRD Medan untuk mengajukan Renperda tentang perubahan atas Perda No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. “Kami memahami bahwa perubahan regulasi diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat, sistem pendataan, tata kelola pemerintahan dan kebijakan nasional telah berkembang,” sebutnya.

Kemudian, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan setelah Perda No 5 Tahun 2015 ini diubah, apa yang secara konkret akan berubah dalam kebijakan Pemko Medan. “Apakah Pemko Medan hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, atau benar benar menargetkan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan keluarga miskin untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah,” ungkap Dame Duma yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Medan itu.

Ditegaskan Dame, jangan sampai angka kemiskinan turun di atas kertas, tetapi masyarakat miskin tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. “Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan sekadar berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi berapa banyak keluarga miskin yang berhasil kita angkat menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera,” paparnya.

Maka itu, Dame Duma menekankan agar perubahan Perda harus menghasilkan perubahan paradigma. Yang sebelumnya sekadar memberikan bantuan, menjadi membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap bantuan.

Terkait kemiskinan, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap data kemiskinan. Perda yang berlaku sejak tahun 2015 tentu harus mampu mengikuti perkembangan sistem pendataan masyarakat saat ini. Pengusul sendiri menyatakan perkembangan sistem pendataan merupakan salah satu alasan perlunya penyempurnaan Perda.

“Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak masuk data, sementara orang yang sudah tidak layak justru masih tercatat sebagai penerima. Karena data yang salah akan melahirkan kebijakan yang salah,” tandasnya.(fit)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 




Samosir | Bandar Meriah News - Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Senin(07/09/2026). 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon. Turut hadir Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kasat Intel Polres Samosir Donal P. Sitanggang, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Kominfo, serta pimpinan OPD lainnya.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Vandiko menyampaikan bahwa penyusunan P-KUA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026.

Perubahan RKPD merupakan penyempurnaan terhadap kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029, dengan visi “Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan.”

"Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 juga sebagai penyelarasan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat," kata Vandiko.

Bupati menjelaskan, dalam perubahan tersebut terdapat peningkatan proyeksi pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang semula sebesar Rp777 miliar lebih, meningkat menjadi Rp848 miliar lebih, atau bertambah sekitar Rp71 miliar lebih.

Menurut Vandiko, perubahan kebijakan anggaran tersebut disusun dengan tetap memperhatikan target dan indikator makro pembangunan Daerah.

Adapun indikator makro yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2026 antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32-5,64 persen, PDRB per kapita sebesar Rp57,49 juta, kontribusi PDRB Kabupaten sebesar 0,53 persen, serta angka kemiskinan sebesar 10,49-10,01 persen.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 0,79-0,73 persen, Gini Rasio 0,236-0,234 poin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,31-76,47. Untuk sektor lingkungan, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan sebesar 146.668,73 ton CO2eq, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan mencapai 77,55 poin.

Bupati Vandiko berharap pembahasan dapat berjalan dengan semangat kerja sama yang baik dan konstruktif antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir, sehingga seluruh tahapan perubahan APBD dapat diselesaikan tepat waktu. "Kami harapkan Nota Pengantar Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini mendapat saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Samosir dengan semangat kerja sama yang baik dan konstruktif sehingga bisa disepakati. Kiranya untuk penetapan P-APBD Tahun 2026 dapat kita laksanakan tepat waktu, tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran," ungkap Vandiko.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon mengatakan, secara umum perubahan anggaran Tahun 2026 merupakan koreksi terhadap perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran sebelumnya.

"Kami berharap dalam Perubahan KUA dan PPAS 2026 telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan, sehingga dengan sisa waktu yang ada mampu mewujudkan harapan masyarakat Samosir," ujar Nasip.

Nasip menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Samosir akan melakukan pembahasan terhadap program-program prioritas daerah untuk memastikan kebijakan anggaran yang disepakati dapat menjawab kebutuhan masyarakat. "Untuk mengkaji program prioritas daerah akan dilaksanakan pembahasan antara DPRD dan Pemkab Samosir," katanya.(indra sinurat )




Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.