BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, 23 Juli 2026

 



Langkat | Bandar Meriah News  - Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., menghadiri kegiatan silaturahmi sekaligus Launching Z-Chicken binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat yang digelar di Sekretariat BAZNAS Langkat, Jalan Diponegoro, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Langkat, Rabu (22/07/2026).

Kehadiran Kapolres Langkat didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Langkat sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat yang produktif.

 Program Z-Chicken merupakan salah satu inovasi BAZNAS RI yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan menyediakan paket usaha waralaba ayam goreng krispi, meliputi gerobak usaha, bahan baku, serta pelatihan kewirausahaan.

Kegiatan turut dihadiri Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, S.E., Ketua BAZNAS RI Dr. H. Soddiq Mujahid, perwakilan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Prof. M. Hatta, Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat H. Tantawi Jauhari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pengurus BAZNAS Langkat. 

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, doa bersama, laporan panitia, sambutan dari Ketua BAZNAS Langkat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dan Plt. Bupati Langkat. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelepasan simbolis Da'i BAZNAS Langkat, sambutan Ketua BAZNAS RI, serta penyerahan simbolis mockup Z-Chicken sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program di Kabupaten Langkat.

Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan melalui  PS. Kasi Humas Iptu M. R. Siregar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara BAZNAS, Pemerintah Kabupaten Langkat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Polri mendukung setiap upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Z-Chicken merupakan langkah konkret dalam mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang berkelanjutan. Sinergi seperti ini diharapkan terus terjalin demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, dan produktif," ujar IPTU M. R. Siregar.

Melalui kehadiran Polres Langkat pada kegiatan ini, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, BAZNAS, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program-program sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, 22 Juli 2026

 


Langkat| Bandar Meriah  News - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, memperkuat sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus Kabupaten Langkat dalam upaya menindaklanjuti persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) Blue Night. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kerja Plt. Bupati Langkat, Kantor Bupati Langkat, Senin (20/07/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda Plus, di antaranya Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, SH, S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Langkat yang diwakili Kasi Intelijen Rahmat Nurhidayat, SH, MH, Komandan Kompi Marinir Yonif 8 Kapten Marinir Rizal, serta Dandim 0203/Langkat yang diwakili Bati Wanwil Koramil 07/Stabat Kodim 0203/Langkat Peltu R. Harahap. Turut hadir pula sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Pertemuan tersebut bertujuan menyatukan langkah dan komitmen dalam menyelesaikan persoalan keberadaan THM Blue Night sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah beberapa kali mencabut izin operasional THM Blue Night. Namun, meski izin operasionalnya telah dicabut, tempat hiburan malam tersebut dilaporkan masih tetap beroperasi. Kondisi ini dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Forkopimda.

Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menegaskan bahwa langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah melakukan penyegelan terhadap lokasi THM Blue Night. Setelah itu, Pemerintah Kabupaten Langkat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memperoleh arahan terkait langkah-langkah lanjutan.

"Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah penyegelan. Setelah itu, saya akan menghadap Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk meminta arahan dan saran mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh," ujar Tiorita.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mengedepankan kepastian hukum sehingga seluruh proses penertiban berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan menyatakan kesiapan jajaran Polres Langkat untuk membantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), termasuk berkoordinasi dengan Polres Binjai apabila diperlukan dalam pelaksanaan penertiban maupun tindakan lain sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penertiban ini. Polres Langkat berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," tegas Kapolres Langkat.

Senada dengan itu, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, SH, S.I.K., M.H., menyampaikan kesiapan jajarannya untuk mendukung setiap langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Langkat selama pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan hukum.

"Polres Binjai siap bersinergi dan memberikan dukungan dalam setiap pelaksanaan penertiban apabila dibutuhkan. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar seluruh proses berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Di akhir rapat, Plt. Bupati Langkat kembali menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Segala tindakan yang kita buat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai bertentangan dengan aturan. Jika masih ada kelemahan dalam syarat maupun dasar hukumnya, saya minta agar dikaji kembali sehingga keputusan yang diambil benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat," tegas Tiorita.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Forkopimda Plus menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan THM Blue Night secara bertahap, tegas, dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, menjaga kondusivitas daerah, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Langkat.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Tapanuli Tengah | Bandar Meriah News - Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan sosial kepada puluhan keluarga yang terdampak banjir di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Rabu (22/07/2026) pagi. 


Aksi kepedulian ini digelar di tengah masa transisi pemulihan pascabencana, menyusul banjir susulan yang kembali menerjang wilayah tersebut pada Sabtu (18/07/2026) lalu.


Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung singkat dan khidmat pada pukul 10.00 hingga 10.30 WIB ini bertujuan untuk meringankan beban warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana alam. Bantuan sosial ini diserahkan langsung kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk wujud nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.


Adapun paket logistik dan bahan pokok yang disalurkan meliputi 50 karung beras, 50 kardus mie instan, 50 kardus air mineral, 50 papan telur ayam, serta 15 kotak sarden kaleng. Seluruh bantuan diserahkan secara merata untuk memastikan kebutuhan dasar warga tercukupi selama proses pemulihan.


Penyerahan bantuan di lapangan dipimpin langsung oleh jajaran pejabat utama Polres Tapteng, di antaranya Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, Kasat Binmas IPTU I.S. Tanjung, Kasat Intelkam IPTU F. Simanjuntak, Kasi Humas IPTU A.P. Limbong, serta Bhabinkamtibmas Polsek Pandan AIPDA M. Sianturi bersama personel Polres Tapteng lainnya.


Mewakili masyarakat penerima bantuan, Kepala Lingkungan (Kepling) I Kelurahan Hutanabolon, Rasoki Panggabean, menyampaikan apresiasi mendalam dan rasa terima kasihnya atas perhatian serta kepedulian dari jajaran Polres Tapanuli Tengah.


“Bantuan Sembako ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir susulan beberapa hari lalu” ucap Kepling 1 Hutanabolon.( Humas Polres Tapteng/panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Tebingtinggi| Bandar Meriah News - Kota Tebing Tinggi menjadi tuan rumah kunjungan kerja (kunker) reses Komisi X DPR RI dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Kedatangan rombongan wakil rakyat yang didampingi jajaran kementerian dan lembaga pusat ini disambut langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, Rabu (22/07/2026).


Mengawali agendanya, rombongan anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, S.H., melakukan peninjauan lapangan ke SDN 165735 Tebing Tinggi, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, serta Perpustakaan Daerah. Di setiap lokasi peninjauan, para anggota dewan berdialog langsung dengan tenaga pendidik, siswa, hingga pengelola perpustakaan guna menggali data faktual mengenai kondisi pendidikan dan tingkat literasi masyarakat setempat.


Usai peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi mendalam di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu krusial sektor pendidikan dan kebudayaan mengemuka secara terbuka.


Ketua Tim Kunjungan Kerja MY Esti Wijayati, dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda reses ini bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi wadah penting untuk memastikan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, riset, dan literasi benar-benar berpihak pada rakyat.


"Kunjungan kerja ini bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan memberi manfaat nyata. Masukan dari Kota Tebing Tinggi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional,” ujar MY Esti Wijayati asal dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.


Ia juga menambahkan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, sehingga setiap masukan dari daerah dapat menjadi bagian dari proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat pusat.


Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan rujukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berlandaskan pada data faktual dan kebutuhan riil masyarakat.


“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari DPR RI benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Aspirasi yang kami dengar hari ini akan menjadi bahan rujukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya,” tegas MY Esti Wijayati.


Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, kehadiran Komisi X DPR RI beserta mitra kerja kementerian menjadi suntikan energi baru bagi Pemko Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Wali Kota Tebing Tinggi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, dan literasi daerah.


"Kami meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dukungan regulasi, program kementerian, dan alokasi anggaran dari pusat akan menjadi dorongan penting bagi Kota Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi ‘Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya’,” ungkap Wali Kota.


Beberapa poin utama yang disuarakan dalam diskusi tersebut, antara lain ketimpangan antara pendidikan formal dan non-formal, khususnya bagi guru PAUD yang dinilai belum mendapatkan perlakuan adil, serta perlunya kejelasan regulasi terkait undang-undang perlindungan guru dan kejelasan status guru PPPK. Selain itu, peserta diskusi juga menyampaikan kekhawatiran atas keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terancam oleh dinamika pola rekrutmen mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).


Tak hanya sektor pendidikan, diskusi juga menekankan pentingnya penguatan alokasi anggaran untuk pengembangan kebudayaan daerah, termasuk dorongan revitalisasi museum di Kota Tebing Tinggi sebagai bagian dari pemeliharaan identitas sejarah dan literasi masyarakat.


Pertemuan tersebut juga diwarnai dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari kementerian dan lembaga pusat. Sebanyak lima mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Selain itu, diserahkan pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pendidikan TA 2026 untuk Pemko Tebing Tinggi, serta Bantuan Riset Inovasi Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN kepada LLDIKTI Sumatera Utara.


Guna memperkuat tata kelola riset daerah, Wali Kota Tebing Tinggi juga menerima Naskah Kebijakan Daerah dari BRIN. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, acara dilanjutkan dengan penyerahan jawaban tertulis atas sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) antara Pemko Tebing Tinggi dan Komisi X DPR RI.


Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Hj. Himmatul Aliyah, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, Dr. Sofyan Tan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Bonnie Triyana, Once Mekel, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, Dr. Reni Astuti, Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, Muhammad Hoerudin Amin, serta Drs. Sabam Sinaga.


Hadir pula perwakilan mitra kerja pusat, antara lain Dirjen Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Dr. Ahmad Najib Burhani, Direktur SMP Kemendasmen Dr. Maulani Mega Hapsari, Asdep Olahraga Kemenpora Yayat Suyatna, Sekretaris Ditjen Kebudayaan Kemenkeb Undri, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Dr. Pudji Ismartini, serta Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Yopi.


Turut hadir juga, jajaran BRIN, Kemenpora, Kemdiktisaintek, LLDIKTI, Wakil Ketua II DPRD Kota Tebing Tinggi, Husein ST, Pabung Kodim 0204/DS Kapten Inf. P.M. Simanjuntak, Kepala BPS Tebing Tinggi Azantaro, Sekdako Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Agista, Kepala OPD, Camat, dan Kepala Sekolah se-Kota Tebing Tinggi, Ketua Himpaudi Purnama Sitanggang, Ketua Forum PKBM Khairul Ikhsan Siregar, Kwarcab Pramuka Tebing Tinggi Wal' Ashri, IGI Tebing Tinggi Nadhran H. Siregar, Perwakilan STIE Bina Karya, dan Tim Peliputan Diskominfo.(fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, 21 Juli 2026

  



Langkat| Bandar Meriah  News - Komitmen Polres Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terus diwujudkan melalui langkah cepat menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat. Kali ini, Tim Gabungan Satres Narkoba Polres Langkat dengan Polsek Tanjung Pura bergerak menindaklanjuti laporan warga terkait adanya lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Senin malam (20/07/2026).


Dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Pura Iptu Mimpin Ginting, S.H., M.H, tim gabungan langsung melakukan penyisiran di lokasi yang diinformasikan masyarakat. Pada titik pertama, petugas menemukan sebuah gubuk beserta kursi, meja, dan kepingan kayu yang diduga digunakan sebagai perlengkapan aktivitas penyalahgunaan narkoba. Seluruh fasilitas tersebut kemudian dimusnahkan di lokasi.


Tidak berhenti sampai di situ, petugas kembali menyusuri area sekitar hingga menemukan satu titik lain yang masih berada di Desa Bubun. Di dalam areal perkebunan kelapa sawit, tim menemukan sejumlah klip plastik kosong serta pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop, yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat berkumpul dan penyalahgunaan narkoba itu juga langsung dibongkar dan dimusnahkan.


Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh perangkat desa serta sejumlah warga setempat. Langkah tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba.


Dengan melibatkan masyarakat sebagai saksi, Polres Langkat ingin memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi semua pihak.


Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas Polres Langkat IPTU M.R. Siregar, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bentuk komitmen Polres Langkat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.


"Kami mengapresiasi keberanian masyarakat yang telah memberikan informasi. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Setiap informasi yang diterima akan kami tindak lanjuti secara profesional, dan kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun lokasi yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Langkat," tegas IPTU M.R. Siregar.


Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba sejak dari tingkat desa.


Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program POLISI LANGKAT GARUDA KSATRIA, yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, serta berlandaskan nilai Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman dalam setiap pelaksanaan tugas.


Melalui semangat "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai," Polres Langkat menegaskan bahwa perang melawan narkoba akan terus dilakukan secara konsisten. Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari ancaman narkotika demi masa depan generasi penerus bangsa.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

   

 


Langkat| Bandar Meriah News -  DPRD Kabupaten Langkat menyatakan sikap mendukung penutupan tempat hiburan malam Blue Night yang berada di Desa Emplasmen, Kecamatan Sei Bingai. Sikap tersebut disampaikan saat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Pemuda Langkat Satu di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Selasa (21/07/2026).

Dukungan DPRD terhadap penutupan Blue Night didasarkan pada proses penegakan aturan yang telah berjalan, bahwa tempat hiburan malam yang pada awalnya mengantongi izin sebagai tempat karaoke itu telah menerima Surat Peringatan (SP) hingga tahap ketiga (SP3), sehingga dinilai telah memenuhi tahapan administratif untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

Kepala Satpol PP Langkat, Dameka Putra Singarimbun, yang turut hadir dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya. Menurutnya, Pemkab Langkat telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengingat perizinan operasional tempat usaha tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Sebelum diterima untuk berdialog di ruang rapat DPRD, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Langkat Satu terlebih dahulu berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Langkat. Dalam orasinya, mereka mendesak pemerintah segera menutup dan membongkar Diskotik Blue Night.

Para demonstran menilai keberadaan tempat hiburan tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat. Mereka juga menyampaikan dugaan bahwa lokasi tersebut menjadi tempat praktik maksiat dan penyalahgunaan narkotika. Atas dasar itu, mereka meminta pemerintah segera menindaklanjuti penerbitan SP3 dengan melakukan pembongkaran.

Dalam dialog bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat, perwakilan Aliansi Mahasiswa kembali mempertanyakan lambannya proses penindakan terhadap Blue Night. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Langkat segera mengambil langkah konkret agar proses penutupan tidak berlarut-larut.

Di pertemuan tersebut beberapa anggota dewan juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh tempat hiburan malam yang beroperasi di Kabupaten Langkat karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen yang sama dengan mahasiswa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan penegakan peraturan daerah.

Ia meminta Satpol PP Kabupaten Langkat untuk bertindak tegas sesuai kewenangannya dengan tetap mengedepankan mekanisme hukum dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam aspek perizinan.

"Kami sejalan dengan aspirasi mahasiswa dalam upaya memberantas narkoba dan menegakkan aturan. Namun seluruh proses harus tetap dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujar Sribana.

Di akhir pertemuan, Aliansi Mahasiswa Pemuda Langkat menegaskan akan terus mengawal proses penutupan hingga pembongkaran Diskotik Blue Night sebagai bentuk pengawasan terhadap tindak lanjut aspirasi yang telah mereka sampaikan.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  



Langkat| Bandar Meriah  News -  Kapolres Langkat AKBP Hannry PH.Tambunan S.E., S.I.K., melaksanakan silaturahmi dengan Komandan Kodim (Dandim) 0203/Langkat Letkol Arh Medwin Sangkakala, S.Sos, M.Tr di ruang kerja Dandim 0203/Langkat, Selasa (21/07/2026). 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI-Polri melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi antarinstansi di Kabupaten Langkat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Langkat didampingi Pejabat Utama (PJU) Polres Langkat. Silaturahmi dimanfaatkan sebagai forum koordinasi untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta menyamakan komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing.

“Kapolres Langkat AKBP Hannry PH.Tambunan melalui PS. Kasi Humas Iptu M. R. Siregar, menyampaikan Kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya menjaga dan memperkuat sinergi antara Polres Langkat dengan Kodim 0203/Langkat. Koordinasi yang baik menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah tetap kondusif,” ujar PS. Kasi Humas Iptu M. R. Siregar

Iptu M. R. Siregar mengatakan sinergi antara TNI dan Polri perlu terus dipelihara melalui komunikasi yang berkesinambungan. Menurutnya, hubungan yang solid akan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dalam menghadapi berbagai dinamika di wilayah.

“Kolaborasi yang telah terjalin dengan baik akan terus kami jaga melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif. Dengan sinergi TNI-Polri yang kuat, pelaksanaan tugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” kata IPTU M. R. Siregar. 

Kegiatan silaturahmi berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Polres Langkat berharap koordinasi dan sinergi yang telah terbangun bersama Kodim 0203/Langkat terus terpelihara sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Langkat. (ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


Tebingtinggi| Bandar Meriah News - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, resmi membuka Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah konkret memperketat pengawasan dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), di Aula Hotel Malibou, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tebing Tinggi, Selasa (21/07/2026).


Acara yang diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar ini diikuti para lurah se-Kota Tebing Tinggi dan sejumlah kepala desa dari Kabupaten Serdang Bedagai, serta dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar Benyamin Kali Patempal Harahap, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Erwan Budiawan, perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Zahidin, serta para undangan lainnya.


Dalam arahannya, Sekda Erwin Suheri Damanik menegaskan bahwa perkembangan global yang semakin terbuka menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi di tingkat kelurahan maupun desa. Menurutnya, peran lurah dan kepala desa dinilai sangat strategis dalam mengenali kondisi masyarakat, memetakan potensi wilayah, serta mendeteksi sejak dini berbagai indikasi yang dapat mengarah pada praktik perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.


"Kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, lurah harus aktif melakukan pemetaan wilayah, memperkuat koordinasi dengan perangkat lingkungan, serta menjadi agen edukasi bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi," ujar Sekda.


Sekda mengapresiasi terobosan pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, Disdukcapil, Dinas PPPA, aparat penegak hukum, hingga perangkat kelurahan guna menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.


"Semoga seluruh peserta dapat menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing sehingga masyarakat semakin memahami bahaya perdagangan orang dan pentingnya prosedur migrasi yang aman serta legal," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Pematangsiantar, Erwan Budiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan kelurahan mengenai bahaya serta modus operandi TPPO dan TPPM.


"Juga mengoptimalkan peran Desa Binaan Imigrasi sebagai pusat edukasi masyarakat, serta mendukung pengawasan keimigrasian melalui deteksi dini terhadap keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural," jelas Erwan.(fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


 Langkat| Bandar Meriah News -  Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH menerima audiensi Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD MABMI) Kabupaten Langkat di Ruang Kerja Plt. Bupati, Kantor Bupati Langkat, Selasa (21/07/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya Melayu, serta mendukung pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Terpilih PD MABMI Kabupaten Langkat Muhammad Suhaimi menyampaikan komitmen organisasi untuk mendukung penuh kepemimpinan Plt. Bupati Langkat dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, di tengah berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga persatuan, kebersamaan, dan kondusivitas daerah agar pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

Selain menyampaikan dukungan terhadap pemerintah daerah, PD MABMI Langkat juga memaparkan rencana pelantikan pengurus yang akan dilaksanakan pada 29 Juli 2026 di Gedung MABMI Langkat. Dalam kesempatan tersebut, pengurus berharap Plt. Bupati Langkat dapat hadir sekaligus memberikan dukungan terhadap penguatan peran MABMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai adat serta budaya Melayu di Kabupaten Langkat.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menyambut baik dukungan yang diberikan PD MABMI Langkat. Ia menyatakan kesiapannya untuk menghadiri pelantikan pengurus sekaligus berharap MABMI terus berkembang menjadi organisasi yang mampu memperkuat identitas budaya Melayu dan menjadi perekat persatuan masyarakat Langkat.

"Insyaallah saya akan hadir pada pelantikan PD MABMI Langkat. Saya berharap MABMI terus berkembang di Kabupaten Langkat dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga nilai-nilai budaya, mempererat persatuan, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini," ujar Tiorita.

Pada kesempatan itu, Tiorita juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan dukungan, masukan, dan kritik yang membangun demi kemajuan Kabupaten Langkat.

"Saya memohon dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder agar kita dapat bersama-sama menjalankan pemerintahan dengan baik. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, silakan diingatkan dan ditegur dengan cara yang baik. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan kepala dingin, yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun Langkat dalam suasana damai, aman, dan sejahtera," ungkapnya.

Turut mendampingi Plt. Bupati dalam audiensi tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Drs. Hermansyah, M.IP, Staf Ahli Bidang SDM, Sosial dan Kemasyarakatan H. Syahrizal, S.Sos., M.Si., Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP., Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah, Kepala Badan Kesbangpol Faisal Badawi, S.Sos., Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP., M.Si., serta Kabag Umum H. Mahardhika Sastra Nasution, S.STP., MAP.

Audiensi tersebut menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan PD MABMI Langkat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga persatuan, melestarikan adat dan budaya Melayu, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan MABMI melalui dukungannya terhadap kepemimpinan Plt. Bupati Tiorita Surbakti, diharapkan Kabupaten Langkat semakin kondusif, harmonis, dan mampu mewujudkan pembangunan yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Medan| Bandar Meriah News -  Satuan Brimob Polda Sumatera Utara mengerahkan puluhan personel berkemampuan khusus untuk menangani peristiwa ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Perhubungan, Kompleks Grand Polonia Nomor 3B, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/07/2026).


Pengerahan personel dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Polrestabes Medan. Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., memerintahkan Tim Penjinak Bom (Jibom) dan Tim Kimia, Biologi, Radioaktif (KBR) Detasemen Gegana, serta Tim Search and Rescue (SAR) Batalyon A Pelopor untuk mendukung penanganan di lokasi kejadian.


Operasi di lapangan dipimpin langsung oleh Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumut, AKBP Octorolas Simbolon, S.T., M.Han. Tim Jibom melakukan sterilisasi dan pemeriksaan menyeluruh di lokasi guna memastikan tidak ada ancaman lanjutan, sementara Tim KBR melaksanakan deteksi terhadap kemungkinan adanya paparan bahan berbahaya.


Di saat yang sama, Tim SAR Batalyon A Pelopor membantu proses pencarian dan evakuasi korban bersama personel gabungan. Seluruh personel Brimob bekerja sesuai standar operasional untuk mendukung penanganan darurat secara cepat, aman, dan profesional.


Dalam pelaksanaannya, Satuan Brimob Polda Sumut bersinergi dengan Polrestabes Medan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tim kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut dilakukan untuk mengamankan lokasi, membantu evakuasi korban, serta mendukung proses olah tempat kejadian perkara.


Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol. M. Rendra Salipu, menegaskan pengerahan personel dengan kemampuan khusus merupakan bentuk kesiapsiagaan Brimob dalam memberikan dukungan maksimal pada setiap situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.


"Kami mengerahkan puluhan personel Tim Jibom dan KBR Detasemen Gegana serta Tim SAR Batalyon A Pelopor untuk mendukung proses penanganan di lokasi ledakan. Seluruh personel bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing guna memastikan lokasi aman, membantu proses evakuasi, serta mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian," ujar Kombes Pol. M. Rendra Salipu.


Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian. Satuan Brimob Polda Sumut akan terus bersinergi dengan Polrestabes Medan dan instansi terkait hingga seluruh proses penanganan selesai serta situasi di lokasi dipastikan aman dan kondusif.(panji)

Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.