Medan | BMN - Anggota DPRD Medan, Hendra DS sesalkan sikap Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution saat menjawab pertanyaan wartawan terkait banjir dan pengurusan KTP yang tidak selesai 6 tahun.
Sikap wakil wali kota dalam menjawab pertanyaan wartawan seharusnya lebih tenang karena yang ditanyakan pun hal yang lumrah dan harusnya dijawab untuk menenangkan warga yang saat ini dihantui ketakutan akan banjir, ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (09-10-2018) menangapi sikap wakil wali kota saat ditanya wartawan kemarin.
Fakta di lapangan, sebut Politisi Partai Hanura itu, cukup 2 jam saja hujan turun, hampir di setiap wilayah Kota Medan tergenang air. Hal itu sudah menjadi ketakutan sendiri bagi warga. Pemko Medan harus memberi pencerahan dan solusi agar warga bisa menjadi tenang.
Wartawan dalam melaksanakan tugas, mendapat data dan mengumpulkan keluhan warga terkait air yang menggenang hingga ke rumah warga, ujarnya., Jadi Wakil Wali Kota Medan tidak seharusnya merasa tidak nyaman dengan pertanyaan wartawan. “Berikanlah keterangan kepada wartawan terkait penanganan banjir dan pengurusan KTP sehingga bisa disiarkan di media massa dan dibaca masyarakat sebagai pencerahan, ujar wartawan senior yang juga merupakan Ketua Medan Pers Club (MPC) itu.
“Saya menilai pertanyaan wartawan, biasa saja, kenapa harus gamang menjawabnya. Sebagai pimpinan di Kota Medan harusnya pertanyaan itu dijawab saja, kemudian dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk perbaikan,” sebut Ketua Komisi C DPRD Medan itu lagi.
Hal senada diungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan, Drs Proklamasi K Naibaho yang juga merupakan wartawan senior saat dimintai komentarnya secara terpisah. Disebutkannya, saat wartawan menanyakan sesuatu ke pejabat artinya ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait kondisi Kota Medan saat ini.
Kalau pejabat di Pemko Medan ini tidak mau membuka diri dengan keluhan masyarakat, hal ini harus dipertanyakan, ujar Politisi Gerindra itu lagi. Apalagi di era keterbukaan informasi saat ini, seorang pejabat harusnya mau memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Saat ini, banjir sering terjadi pada saat hujan turun walaupun hanya 2 jam. Masyarakat sekarang bingung kenapa saat ini banjir terus menerus terjadi. “Mereka butuh jawaban tentang apa yang menjadi penyebab banjir di Kota Medan,” ujarnya lagi. Wartawan butuh informasi dari Pemko Medan tentang program pemerintah untuk mengantisipasi banjir, agar masyarakat bisa tenang. “Jawab saja pertanyaan wartawan, agar semua menjadi jelas,” ujarnya lagi.
Sementara itu Anggota Komisi A DPRD Medan lainnya, Anton Panggabean SE MSi saat ditanya wartawan mengatakan, dirinya juga merasa heran dengan sikap wakil wali kota dalam menghadapi pertanyaan wartawan. Harusnya pemerintah tidak merasa risih dengan pertanyaan wartawan.
Harusnya Pemko Medan bisa mempergunakan wartawan sebagai corong pemerintah menyampaikan informasi ke masyarakat. Dan hal itu sudah diatur dalam UU Pers 40 Tahun 1999 tentang kebasan pers dalam mencari informasi.
“Kalau ada pertanyaan wartawan, jawab saja, kenapa harus merasa risih dan tidak nyaman,” ujar Politisi Partai Demokrat itu lagi seraya menyebutkan tidak usah takut karena tidak ada yang disembunyikan di era keterbukaan informasi publik ini.
Terkait solusi banjir yang hendak dibuat, Pemko Medan bisa mengumpulkan semua stakeholder untuk mendapatkan masukan dalam mengatasi banjir. Kalaupun mau membuat waduk, silahkan cari tempat yang cocok agar bisa mengantisipasi banjir. Waduk itu juga nantinya bisa menjadi tempat wisata masyarakat, ujarnya mengakhiri. (bahren)
Posting Komentar