Menurut Hasyim, penggunaan anggaran refocusing untuk penangangan Covid-19 harus tepat sasaran dan transparan. Namun selama ini, lanjut Ketua DPC PDIP Kota Medan itu, Pemko Medan tidak transparan dalam penggunaan anggaran penanganan covid-19.
"DPRD Medan sudah meminta Pemko untuk menyerahkan data laporan penyaluran dana covid-19, namun sampai saat ini belum dipenuhi. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 100 miliar yang digulirkan Pemko Medan untuk percepatan penangangan Covid-19 sampai saat ini tidak jelas penyalurannya.
Refocusing APBD untuk penambahan dana penanganan covid-19 juga tak jelas penggunaannya. Ditambah sumbangan dari berbagai pihak ke Pemko Medan sampai saat ini belum ada laporan penyalurannya," papar Hasyim.
Sementara berdasarkan laporan yang diterima DPRD Medan di lapangan menyebutkan, masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan dari Pemko Medan.
“Jangan sampai terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran. Artinya sumbangan dari pihak ketiga dimasukkan dalam anggaran penangan Covid-19 yang dananya berasal dari recofusing APBD. Kemungkinan ini sangat besar terjadi, makanya kita secepatnya akan membentuk pansus covid-19,” tegas Hasyim.
Padahal akibat kebijakan recofusing APBD, semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus memotong anggarannya hingga 60 persen, termasuk DPRD Medan.
“Di kita (DPRD Medan, red) semua anggaran kena potong, mulai dari dana perjalanan dinas hingga anggaran untuk publikasi. Kita berharap jangan sampai terjadi kebocoran anggaran refocusing untuk percepatan penangangan covid-19. Untuk itulah kita secepatnya akan membentuk pansus,” ungkap Hasyim.
“Harus melalui banyak pertimbangan, terutama kondisi perkembangan jumlah terpapar virus corona. Kalau jumlahnya terus meningkat, saya rasa Pemko Medan harus mengusulkan PSBB ke pemerintah pusat. Namun sejauh ini, belum ada hasil evaluasi cluster isolation yang diterapkan Pemko Medan. Apakah memang efektif untuk menekan jumlah penderita atau tidak,” harap Hasyim. (fit)
Posting Komentar