Tebingtinggi | Bandar Meriah News - Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. didampingi Pj. Sekdako H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M., CGCAE, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual, Senin (01/04/2024) di kantor Kecamatan Padang Hilir, Jl.. Syech Beringin.
Rakor tersebut dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Dalam Negeri, serentak bersamaan dengan Apel Siaga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah.
Diikuti seluruh Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota dan TPID (Tim Pengendali Inflasi) dan Tim Satgas Pangan secara virtual di daerahnya masing-masing.
Rakor diinisiasi sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat.
Berbagai isu penting dibahas, termasuk pemantauan harga-harga kebutuhan pokok, peran sektor-sektor terkait dalam menjaga stabilitas pasokan barang, serta upaya-upaya kolaboratif antar-daerah dalam peningkatkan produksi dan distribusi.
Apel siaga yang digelar dalam pertemuan itu juga sebagai launching gerakan pangan murah di 38 Provinsi dalam rangka pengamanan pasokan dan harga pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok beras, daging, minyak, gula, bawang dan barang lainnya.
Irjen Kemendagri RI Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. menyampaikan dalam rakor, agar betul-betul memahami komoditi yang naik dan melakukan upaya-upaya selanjutnya berkaitan dengan intervensi terhadap pasar.
Gerakan Pangan Murah tentunya, lanjut Irjen Kemendagri RI, tidak bisa dihentikan berikut dengan memastikan kesediaan stok pangan, kelancaran distribusi, peninjauan dan koordinasi terhadap kebijakan tarif daerah.
"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan ketersediaan pasokan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat", ungkap Irjen Kemendagri RI.
Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arif Prasetyo Adi, menyampaikan pihaknya bersama dengan stakeholder pangan lainnya terus melakukan monitoring perkembangan harga.
“Kegiatan ini tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh seluruh stakeholder pangan lainnya", ujar Kepala Bapanas melalui siaran zoom meeting.
Kepala Bapanas juga meminta agar harga bahan pangan, terutama beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat, bisa lebih terkendali di pasaran.
Hal ini, tambahnya, juga harus diimbangi dengan stok kebutuhan pokok yang aman. Sehingga diharapkan bisa menekan laju inflasi di daerah menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Masih di lokasi yang sama, seusai zoom meeting Pj. Wali Kota beserta rombongan meninjau pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah) yang digelar Dinas Ketapang dan Pertanian, sebagai leading sector.
Kadis Ketapang dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, AP., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan hari ini sesuai dengan instruksi dari Bapanas dan Kemendagri RI.
"Kami melaksanakan juga GPM. Di Kecamatan Padang Hilir, kita distribusikan ada beberapa komoditi, beras SPHP 5 kg sebanyak 6 ton, ada juga cabai merah, bawang merah, gula pasir dan minyak goreng", jelas Kadis Ketapang dan Pertanian.
Untuk stok dan kesediaan, bahwa untuk 50 hari kedepan bahan pangan sembako, terang Kadis Ketapang dan Pertanian, masih cukup dan aman. Seraya menghimbau, agar masyarakat tidak panic buying (berbelanja berlebihan), tidak melakukan spekulan dan/atau penimbunan.
Seorang warga Jalan Baja, Rosmauli (39) yang mengikuti GPM menyampaikan sangat terbantu dengan adanya kegiatan GPM ini.
"Syukurlah dibuat pemerintah seperti ini. Bayangkan pak, harga beras tinggi. Sekarang dipasaran 70 ribu, dari mana uang kami pak. Dan berasnya bagus, ga pecah, puas dan terbantu sekali kami", pungkasnya.
Hadir Kapolsek Padang Hilir AKP. S. Galingging, perwakilan Danramil 13/TT, Plt. Asisten Ekbang Ir. Nasrullah, sejumlah Kepala OPD terkait, diantaranya Kadis Ketapang dan Pertanian, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kadis Sosial, Kadisnakerperin, perwakilan Perum Bulog, perwakilan BPS, perwakilan OPD terkait, tim Aptika dan tim peliputan Diskominfo. (fit)
Posting Komentar