Siantar | Bandar Meriah News -Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis menghadiri rapat kerja teknis kesiapan Kesekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumut menghadapi Pilkada tahun 2024, Selasa-Kamis (28-30/05/2024) di hotel Sapadia,Siantar.
Aswin menjelaskan bahwa, kesekretariatan di Kabupaten/Kota bila tidak mengerti mengerjakan sesuatu agar bertanya kepada yang lebih paham terhadap kerjaan. Pasalnya, dia menyatakan agar semua urusan kesekretariatan tidak menjadi kendala pada pelaksanakan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Maka penting menurutnya, jajaran kesekretariatan memahami regulasi dan seluruh jajaran dapat memahami mekanisme dikesekretariatan Bawaslu.
“Menyangkut masalah ego, ini yang bisa menimbulkan problem di Kabupaten/Kota,” papar Aswin, Rabu (29/05/2024) saat memberikan sambutan di hotel Sapadia.
Aswin menjelaskan agar Sekretariatan melaporkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) setiap bulannya. Maka dia pun menyatakan koordinator kesekretariatan harus kordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf Pengelola Keuangan (SPK) agar tidak terlambat melaporkan keuangan sehingga tidak kena sanksi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Jadi tolong kepada saudara-saudara ini menjadi suatu Pelajaran, ini menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten/Kota,” harap Aswin.
Aswin melihat akselerasi pengelolaan Dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kabupaten/Kota berbeda-beda yang diserahkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal inilah yang dia lihat perlu dikerjakan secara benar, untuk pemenuhan 100% dana NPHD yang disepakati bersama.
“Pimpinan Kabupaten/Kota agar berkolaborasi untuk mendatangi setiap Pemkab masing-masing, untuk melakukan pemenuhan 100% daripada dana NPHD yang telah disepati,” tegas Aswin.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumut, Fery Mulia Siagian, bahwa sekretariat Bawaslu merupakan unit kerja yang berperan penting untuk bertanggunjawab mendukung kinerja Bawaslu melalui peran dan tanggungjawabnya.
“Kesekretariatan bertugas menjamin kelancaran oprasional, administrasi dan sarana prasarana yang di butuhkan oleh bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilihan serentak 2024, kata Fery, Kamis (30/05/2024) saat memberikan sambutan di Hotel Sapadia, Siantar.
Dia menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dan dibahas oleh kesekretariatan dan staf perbendaharaan, untuk memahami pelaksanaan pengelolaan keuangan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Kami mempersiapkan dahulu hal-hal yang terkait dengan administrasi keuangan, sehingga nanti diskusi dengan para pimpinan kami akan siap untuk mensupport kegiatan Bawaslu menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024, jelasnya.
Beliau berharap, agar nantinya jangan sampai ada permasalahan di daerah terkait dengan kerja -kerja Bawaslu untuk pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.
“Saya berharap di hadapan pak Ketua, jangan ada diantara kita yang bermasalah di kemudian hari terkait supporting system kita terhadap kerja – kerja Bawaslu,” tutupnya(torong)
Posting Komentar